| Tentang Kami |
|
|
| Arsip Tulisan |
|
|
| Negara Sejahtera |
| Thursday, November 1, 2007 |
Makhrus Habibi
Alumnus MA Al Falah 2001
Di bawah pemerintah yang baik
Rakyat tidak merasa diperintah
Di bawah pemerintah yang kurang baik
Rakyat mendekati dan memujanya
Di bawah pemerintah yang buruk
Rakyat takut dan menghinanya
Siapa yang kurang menaruh kepercayaan
Tidak akan mendapat kepercayaan
Waspadalah dengan kata-katamu yang berharga
Supaya setelah engkau berjasa dan hasilnya nyata, Rakyat akan berkata: kami sendirilah yang membuatnya
(Locu-Kho Ping Ho)
Dalam memandang sesuatu tentu seseorang sangat di pengaruhi oleh pengetahuan dan pengalamannya. Kalaupun yang memandang sesuatu itu adalah seorang petani tentu dia akan memandang dalam perspektif dia sebagai seorang yang selalu bergelut di sawah, ketika yang memandang seorang mahasiswa tentu sangat tergantung dari sebarapa banyak buku yang telah di telannya dan seberapa jauh dia bergelut di dunia mahasiswa, tentu juga sangat beda ketika abang becak memandang sesuatu, yang mungkin tidak lepas dari aktivitas dia di pasar atau di pusat keramaian lainnya. Pada prinsipnya setiap manusia mempunyai cara pandang tersendiri, baik dalam memandang kebaikan maupun dalam memandang keburukan, memandang kebahagiaan dan memandang kesusahan, baik menurut mahasiswa belum tentu baik menurut abang becak, baik menurut buruh pabrik belum tentu baik menurut seorang pengusaha. Semuanya dalam perspektif
Begitu juga ketika cara pandang ini di bawa pada ruang yang lebih luas yang dalam hal ini adalah negara, masing-masing orang tentu beda dalam menafsirkan sebuah negara yang baik (ideal), abang becak akan berbeda dengan mahasiswa dalam memandang sebuah negara yang ideal, begitu juga sangat bebeda cara memandang antara pembeli kakao dan penjual kakao.petani mungkin akan memaknai sebuah negara yang baik adalah ketika negara itu bisa menyediakan pupuk dengan harga murah, ketika negara bisa membeli gabah dengan harga yang layak, ketika negara bisa memberikan pengairan sawah yang lancar dan ketika-ketika lainnya. Beda juga dengan buruh pabrik misalnya dia juga akan memandang bahwa negara yang baik adalah negara yang bisa menekan perusahaannya untuk memberikan gaji yang layak, negara yang bisa memberikan undang-undang untuk keamanan lingkungan kerja, jaminan kesehatan atau mungkin juga tunjangan masa tua yang memadai. Kebalikannya, bagi seorang pengusaha mungkin negara yang baik adalah negara yang bisa memberikan jaminan keamanan usaha, jaminan keamanan modal stabilitas perekonomian dan jaminan-jaminan lainnya.
Ketika hasil angkut penumpang bisa untuk makan, bisa untuk meyekolahkan anaknya, bisa untuk biaya kesehatan dan sedikit-sedikit menabung, abang becak pasti akan bilang bahwa negara ini sangat baik dan dia tidak akan merasa rugi membayar pajak tiap tahunnya.
Memaknai sebuah negara yang ideal tentu tidak bisa sepihak, karena riil bahwa semua orang berbeda-beda dalam memaknainya. Idealitas sebuah negara tidak hanya dari satu sisi, tetapi banyak sisi dan banyak persepsi, sehingga hal yang lebih penting adalah dari kesekian mimpi-mimpi tentang negara yang ideal di atas bagaimana kemudian bisa terwujud, yang dalam hal ini tentu membutuhkan sekian prasyarat-prasyarat dan perangkat.
Entah siapa yang memulai dan atau apakah akan berakhir, demokrasi sampai saat ini (secara teoritik) menjadi sebuah instrument yang proporsional dalam mewujudkan negara yang ideal, baik ideal meurut petani, ideal menurut abang becak, ideal menurut pengusaha dan ideal menurut buruh pabrik.
Dengan berbagai macam nilai-nilai dasarnya, mekanismenya dan sekian prosedurnya, iklim demokratis menjadi sebuah mimpi kebanyakan orang, asumsi ketika orang dengan bebas menyuarakan aspirasinya tentang negara yang ideal, asumsi ketika semua orang bebas untuk bersuara, pengakuan terhadap hak individu, menjadi ajaran dan menjadi acuan untuk berbangsa dan bernegara akan membawa ke perwujudan sebuah negara yang ideal dalam perspektif mereka-mereka, sang petani bebas bersuara ketika merasa tercekik dengan harga pupuk yang terlalu mahal, sang pedagang bisa berdemo ketika ada relokasi pasar, sang buruh bisa mogok makan ketika tidak mendapatkan tunjangan hari raya, sang mahasiswa bisa menduduki gedung DPR ketika wakil mereka korupsi. Dan semua orang bebas bersuara dalam mewujudkan mimpi-mimpi negara yang ideal.
Dengan adanya penyaluran aspirasi, penyaluran keinginan, penyaluran keluhan-keluhan dan penyaluran lainnya melalui partai politik harapannya mimpi mereka akan bisa terwujud. Dengan menaruh kepercayaan terhadap wakil mereka (baca : DPR/DPD) untuk membawa apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan, logika dasarnya maka mereka akan sejatera hidupnya.
Ya…!!! Itu teorinya, kata seorang pedagang asongan jurusan Malang-Yogyakarta, lalu prakteknya gimana ??
Ada pemilihan presiden, ada pemilihan wakil rakyat (baca : DPR/DPD), ada pemilihan gubernur, ada pemilihan bupati, ada pemilihan kepala desa bahkan ketua RT/RW sekarang pemilihan dan semuanya secara langsung, yang kesemuanya adalah manifestasi dari demokratisasi, tetapi apakah ada perubahan pada diri kita sendiri. Apakah harga pupuk bisa turun ? apakah harga kakao bisa stabil ? apakah jalan raya lebih baik ? Apakah anak-anak semua sudah bisa sekolah ? apakah biaya orang sakit bisa murah ?. Kalau orang menilai bahwa 1998 adalah tonggak sejarah terbukanya kran demokrasi, apakah tonggak tersebut sudah membawa ke arah yang lebih baik ? apakah hari ini lebih baik dari zaman orde baru ? apakah hari ini lebih baik dari zaman orde lama ? banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul ketika melihat fakta kondisi masyarakat.
Pertanyaan-pertanyaan di atas kiranya sangat wajar ketika masyarakat sudah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara dengan membayar pajak. (bahkan terkadang lebih awal dari bulan yang di tentukan), untuk menanyakan kembali fungsi dan peran negara selama ini, kontribusi negara terhadap kehidupan sehari-hari mereka dan di kemanakannya uang yang mereka bayarkan kepada mereka.
Bukan maksud untuk menggugah masyarakat dari tidur panjangnya, bukan maksud mengajak masyarakat untuk selalu menuntut, bukan maksud mengajak masyarakat untuk membayar pajak, bukan maksud mengajak masyarakat untuk selalu tidak puas atas apa yang diterimanya, tetapi adalah dalam rangka untuk mengembalikan makna dasar peran, posisi dan fungsi negara (baca : lembaga-lembaga negara).
Bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat, bahwa keberadaan jabatan mereka adalah titipan dari masyarakat, bahwa kursi empuk yang mereka duduki adalah hasil dari sekian penjumlahan suara-suara rakyat di tempat pemungutan suara (TPS) bahwa keberadaan mereka saat ini adalah karena kepercayaan masyarakat terhadap mereka dalam menyelesaikan sekian masalah masyarakat, dan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, yang bisa menentukan apakah mereka tepat atau tidak untuk duduk sebagai wakil rakyat.
Dalam mewujukan sebuah negara yang ideal, yang dalam konteks hari ini dengan menggunakan instrumen demokrasi tentu harus di topang oleh faktor-faktor lain, selain prosedur, mekanisme dan tatanan lembaga-lembaga demokrasi.
Fakta bahwa kedewasaan masyarakat dalam berpolitik dan kecerdasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi politiknya masih belum mampu merubah kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro dengan rakyat. Wacana-wacana kemiskinan, pendidikan gratis, kesehatan murah, dan seputar isu-isu kerakyatan ternyata masih sebatas menjadi lagu nina bobok-nina bobok untuk rakyat, masih menjadi janji-janji politik para politisi, yang kemudian hanya berhenti di tingkatan wacana (itupun di tingkatan elit)
Dengan kata lain bahwa kedewasaan masyarakat dalam berpolitik kecerdasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi politiknya ternyata masih belum bisa merubah kebijakan di tingkatan pemerintah, belajar dari Kabupaten Jembrana-Bali, bahwa keinginan baik pemerintah (political will) juga menjadi faktor kunci dalam mewujudkan kesejateraan rakyat. Dengan angggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang minim, pemerintah Jembrana bisa menggratiskan siswa-siswanya untuk sekolah, bisa memberikan kesehatan murah, bisa mengasuransikan penduduknya dan bisa memberikan pelayanan yang cepat.
Al hasil bahwa untuk menciptakan masyarakat yang sejatera, tidak hanya kedewasaan masyarakat yang di butuhkan tetapi juga harus didukung oleh kemauan baik dari pemerintah yang dalam hal ini tentu adalah pemimpinnya, (baca : Presiden/Gubernur/Bupati). bahwa sekolah tidak mungkin gratis, bahwa kesehatan tidak bisa murah, mustahil semua penduduk bisa di asuransikan, jargon ketika bisa di persulit kenapa di permudah tidak mungkin di rubah di tingkatan birokrasi hanyalah pembicaraan orang-orang (baca : pemimpin) yang tidak punya kemauan baik dan niatan baik untuk rakyat.
|
Posted by Al-Falah Connection @ 9:08 AM  |
|
|
|
|
|
